Tujuh Masalah Kesehatan di Indonesia

Ungkapan yang sering diucap oleh masyarakat kita begini ”kesehatan itu mahal harganya”. Tapi bagaimana cara memaknai dan menerapkan pola hidup sehat ? Memang tidak mudah, karena banyak faktor yang menjadi penyebab masyarakat kita terlanjur jatuh kedalam derajad kesehatan yang rendah. Hingga saking kompleksnya, penanganan agar bisa mengarah pada pola sehatpun menjadi semakin sulit.

Setidaknya ada 7 faktor pokok yang menyebabkan derajat kesehatan masyarakat rendah, yang antara lain :

Pertama : Ketimpangan derajat disparitas kesehatan.

Berdasar data-data yang ada, secara umum, status kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia telah mengalami peningkatan walaupun masih lebih rendah dibandingkan dengan status kesehatan di negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina. Ketimpangan derajat kesehatan masyarakat terlihat pada antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-pedesaan (Bappenas, 2007). Angka kematian balita %til golongan termiskin menunjukkan 4 kali lebih tinggi yaitu 61 dibandingkan dengan 17 /1000 kelahiran pada kelompok terkaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi pada tingkat pendidikan rendah, di pedesaan, dan kawasan bagian timur Indonesia. Selain itu, cakupan imunisasi dasar bagi anak balita dari penduduk golongan miskin lebih rendah dibanding golongan kaya. Tingginya kematian anak dan balita yang berstatus gizi kurang dan buruk  di daerah pedesaan relatif lebih tinggi dibanding anak perkotaan. Sedangkan kematian ibu yang tinggi dikarenakan masih rendahnya persalinan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Hal ini semua dikarenakan oleh berbagai hal yaitu selain penduduk miskin lebih rentan terhadap berbagai infeksi seperti ISPA, diare, tetanus neonatorum, juga karena berbagai komplikasi lain serta karena penyakit tuberkulosis paru, malaria dan HIV/AIDS yang lebih banyak diderita oleh penduduk miskin.

Akses pelayanan kesehatan yang rendah ini disebabkan karena kendala geografis, psikologis, dasar indikator angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan, usia harapan hidup dan prevalensi gizi kurang.

Kedua : Masalah double burden of diseases.

Pergeseran pola penyakit infeksi seperti tuberculosis paru, ISPA, malaria, diare dan penyakit kulit menjadi penyakit jantung & pembuluh darah , diabetes mellitus (DM) dan kanker, telah menyebabkan terjadinya polarisasi penyakit ( BPS, 2006). Penyakit tidak menular tersebut telah menduduki urutan ke – 5 besar penyakit terbanyak di Indonesia ( Kosen 2004). Selain itu, penyakit baru ( emerging diseases) seperti demam berdarah (DBD), HIV dan AIDS, Chikungunya dan Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS) mulai bermunculan. Polarisasi penyakit tersebut menjadikan beban ganda dalam waktu yang bersamaan (double burden), disertai meningkatnya jumlah penduduk, serta perubahan struktur umur penduduk yang bergeser ke usia produktif dan lanjut menyebabkan terjadinya tuntutan perubahan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan masyarakat (Wilopo, 1994).

Ketiga : Rendahnya upaya pencegahan dan perilaku hidup sehat.

Masalah kesehatan masyarakat Indonesia sebenarnya dapat dicegah secara teoritis atau diintervensi dengan upaya sederhana dan terjangkau, namun kenyataannya berbagai masalah masih muncul akibat rendahnya pelayanan pencegahan kesehatan (Wilopo, 2006). Oleh karena itu , upaya peningkatan pencegahan kesehatan dasar merupakan masalah pokok dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk. Rendahnya upaya peningkatan pencegahan  kesehatan dasar merupakan masalah pokok dapat dilihat dari berbagai indikator  seperti angka imunisasi lengkap, angka anak diare, angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan , angka penemuan kasus TB baru ( Case Detection Rate). Cakupan imunisasi lengkap untuk umur  12 – 23 bulan ternyata baru mencapai 58%, dengan variasi antara 23.7% di Papua Barat dan 93,8% di DIY (BPS, 2008).

Perilaku masyarakat yang tidak sehat lainnya adalah tingginya kebiasaan merokok yaitu sebesar 32 % (BPS, 2006). Angka penduduk di bawah usia 20 tahun  yang mulai merokok sebesar 60% tahun 1995 menjadi 68% tahun 2001.

Keempat : Masih rendahnya kondisi kesehatan lingkungan.

Hal ini terlihat dari masih rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar. Pada tahun 2007, persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air bersih baru mencapai 50% dan akses rumah tangga terhadap sanitasi dasar baru mencapai 63.5% (DepKes, 2007).

Kelima : Masih rendahnya keterjangkauan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan.

Hampir di semua kabupaten/Kota telah memiliki RS Pemerintah, namun kualitas pelayanan sebagian besar masih rendah, yang berakibat banyak anggota masyarakat kurang puas terhadap mutu pelayanan RS dan Puskesmas. Ketidak puasan terutama dikarenakan lambatnya pelayanan, kesulitan administrasi dan lamanya waktu tunggu (DepKes, 2008).

Keenam : Mahalnya harga obat.

Berbagai suplemen dan obat-obatan  dan makanan semakin banyak di pasaran yang dijual bebas. Masyarakat membutuhkan pelayanan dalam menjamin kualitas obat dan makanan yang beredar dan dikonsumsi. Karena sebagai dampak globalisasi yang terkait perdagangan bebas, kondisi kesehatan masyarakat, menjadi semakin rentan akibat konsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan dan mutu dan keamanan ( BPOM, 2009). Pendidikan tentang bahaya penggunaan obat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat perlu dilakukan terus menerus. Suplemen makanan yang tidak mempunyai EBM harus ditarik dari peredaran.

Ketujuh : Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata.

Indonesia membutuhkan kecukupan tenaga kesehatan di semua aspek. Pada tahun 2007 diperkirakan per 100.000 penduduk baru dapat dilayani oleh 7,7 dokter umum, 2.7 dokter gigi, 3.0 dokter spesialis dan 8.0 bidan . Sedangkan Tenaga Kesehatan Masyarakat per 100.000 penduduk baru dilayani oleh 0.5 Sarjana Kesehatan Masyarakat, 1.7 Apotheker, 6.6 ahli gizi, 0.1 tenaga epidemiologi, 4.7 tenaga sanitasi (Giatno 2008).

Keterbatasan ini diperburuk dengan  ketidak merataannya tenaga kesehatan misalnya sebanyak  2/3 tenaga kesehatan berada di pulau Jawa.

Bagaimana dengan tuntutan masyarakat kepada fasilitas pelayanan dengan standar global? 

Hal ini memerlukan kebijakan yang mendalam dari berbagai stakeholders terkait.